Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah meminta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan penjelasan terkait laporan keuangan tahun anggaran 2015 lalu. Pasalnya ada 97 temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diminta tanggapan.

Fokus pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari temuan signifikan pada LKP atas laporan keuangan dan dampak penerapan Standar Akutansi Pemerintahan ( SAP ) berbasis aktual

‎

"‎Fokus pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari temuan signifikan pada laporan keuangan pemerintah (LKP) atas laporan keuangan dan dampak penerapan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual," ujarnya saat membuka Acara Pembahasan Tanggapan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 yang Belum Relevan dan Tidak Sependapat antara BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, SKPD dan Inspektorat di Balai Kota DKI Jakarta‎, Kamis (12/5).

Menurutnya ada sekitar 97 temuan BPK yang akan dimintai tanggapan dan penjelasan kepada SKPD. Temuan itu ada di Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. Selain itu SKPD juga harus pro aktif terhadap temuan itu dengan memberikan penjelasan yang didukung dengan fakta-fakta pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 lalu

‎

"Kita meminta agar perencanaan tahun 2017 mendatang harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan," tandasnya.